KILASNETWORK.COM – Pemerintah secara resmi mengesahkan kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2025-2030. Pengesahan ini mengakhiri dualisme kepengurusan yang sempat terjadi setelah Kementerian Hukum (Kemenkum) menerbitkan Surat Keputusan (SK) PWI dengan Nomor AHU-0001616.AH.01.08. Tahun 2025.
SK PWI tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PWI Pusat hasil Kongres Persatuan PWI. Permohonan ini disampaikan melalui Notaris Dwi Yantoro SH MKn, sesuai dengan Akta Nomor: 02 Tanggal 10 September 2025.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, menjelaskan bahwa proses penerbitan SK berjalan sangat cepat karena datanya lengkap dan diajukan secara digital. “Prosesnya sangat cepat karena kami layani secara digital. Setelah data lengkap, hari ini juga sudah terbit SK dari Kementerian Hukum untuk kepengurusan PWI hasil kongres rekonsiliasi,” ujar Widodo di Jakarta pada Kamis (11/9/2025).
Dalam SK AHU tersebut, disebutkan susunan pengurus dan pengawas PWI yang baru. Akhmad Munir menjabat sebagai Ketua Umum, Zulmansyah Sekedang sebagai Sekretaris Jenderal, dan Marthen Selamet Susanto sebagai Bendahara Umum. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Atal S. Depari ditetapkan sebagai Pengawas.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas atas perhatian dan percepatan proses penerbitan SK AHU PWI. “Alhamdulillah, AHU PWI sudah terbit, menandakan PWI kembali bersatu. Dengan terbitnya AHU ini, kami siap kembali berkontribusi untuk wartawan, komunitas pers, masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Munir.
Munir juga menyerukan kepada seluruh anggota PWI dari Aceh hingga Papua untuk kembali bersatu dan kompak. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengangkat kembali marwah dan kehormatan wartawan serta organisasi PWI. (ZRA)
