KILASNETWORK.COM – Pemerintah menegaskan tidak ada monopoli dalam rencana kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu melalui Pertamina. Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Anggawira, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut justru bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta yang belakangan mengalami kelangkaan. “Jadi sama sekali tidak benar itu,” ujar Anggawira menepis tudingan monopoli.
Ia menjelaskan, kuota impor BBM sebenarnya sudah disepakati sejak tahun lalu antara Kementerian ESDM, SPBU swasta, dan Pertamina. Namun, konsumsi BBM nonsubsidi meningkat lebih tinggi dari perkiraan, sehingga kuota yang ada lebih cepat habis. Meski kebutuhan tambahan BBM akan diimpor melalui Pertamina, pemerintah tetap menjamin margin keuntungan bagi SPBU swasta. “Kami berharap ini bisa saling menguntungkan dan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan di tahun-tahun mendatang,” ucapnya.
Anggawira juga menekankan bahwa kebijakan ini sangat sensitif sehingga penerapannya harus hati-hati. Ia memastikan mekanisme tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. “Sekarang era keterbukaan, jadi silakan dicek,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, mengingatkan agar impor BBM untuk SPBU swasta melalui Pertamina dihitung secara tepat. Menurutnya, perhitungan yang matang diperlukan agar suplai BBM tetap seimbang dengan kebutuhan. “Ini harus dihitung secara cermat karena jika terjadi kelangkaan BBM akan mengganggu aktivitas perekonomian nasional,” ujarnya.
Herman menambahkan, Pertamina sebagai pemasok utama harus benar-benar memastikan suplai memadai sehingga tidak menimbulkan gejolak harga. “Ini harus betul-betul didudukkan pada proporsinya. Jangan sampai impornya dipusatkan di Pertamina, tetapi suplainya tidak memadai,” katanya. (EDI)
