KILASNETWORK.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut menyaksikan momen bersejarah penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Peristiwa penting ini berlangsung dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Republik Arab Mesir, Senin (13/10/2025).
Penandatanganan perjanjian tersebut menandai langkah maju menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi wujud komitmen Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan kemanusiaan global.
Setibanya di International Congress Centre, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Keduanya berjabat tangan dan saling bertukar salam hangat sebelum menuju ruang tunggu utama.
Di ruangan itu, Presiden Prabowo berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia yang juga hadir dalam KTT, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertindak sebagai Co-Chair KTT.
Sebelum sesi utama dimulai, para kepala negara mengikuti sesi foto bersama. Presiden Prabowo terlebih dahulu berfoto berdua dengan Presiden Trump, sebelum kemudian bergabung dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin negara peserta. Dalam foto resmi tersebut, Presiden Prabowo berdiri di barisan depan di samping Presiden Macron — sebuah simbol solidaritas dan tekad kolektif untuk mendukung perdamaian di Timur Tengah.
Usai sesi foto, para pemimpin dunia menuju ruang utama untuk menyaksikan penandatanganan dokumen perdamaian. Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Trump, Presiden El-Sisi, Presiden Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Presiden Prabowo tampak duduk di barisan depan, bersebelahan dengan Presiden Macron, menyaksikan langsung momen bersejarah tersebut.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Komitmen itu sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan. (DFG)
