KILASNETWORK.COM – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pemerintah mulai membangun delapan jembatan permanen di Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana. Secara simbolis, Menteri PU meninjau Jembatan Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen, Rabu (21/1/2026).
Delapan jembatan permanen tersebut berada di sejumlah titik strategis, yakni Krueng Meureudu, Krueng Tingkeum, Teupin Mane, Ulee Langa, Krueng Beutong, Pelang, Mengkudu I, dan Pante Dona. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk menggantikan struktur jembatan sementara yang selama ini digunakan masyarakat.
Selain pembangunan jembatan, Kementerian PU juga menangani perbaikan 30 titik longsor yang tersebar di berbagai ruas jalan strategis di Aceh. Titik-titik tersebut antara lain berada di ruas Bireuen–Batas Kota Bireuen/Bener Meriah, Batas Bener Meriah–Aceh Tengah–Kota Takengon, serta ruas Simpang Uning–Uwaq.
Menteri Dody menjelaskan bahwa pembangunan jembatan permanen dirancang untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana di masa mendatang.
“Untuk pembangunan satu jembatan permanen diperkirakan membutuhkan waktu sekitar delapan hingga sembilan bulan. Kita akan membangun dengan perhitungan teknis yang matang agar aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Dody.
Ia menegaskan, penanganan jembatan menjadi prioritas utama pemerintah agar tidak ada lagi wilayah yang terisolasi akibat terputusnya konektivitas.
“Arahan Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada kabupaten dan kota yang terputus konektivitasnya,” katanya.
Selain itu, Kementerian PU juga melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan di wilayah Gayo Lues, Aceh Tenggara, Nagan Raya, dan Pameu. Setelah masa tanggap darurat berakhir, Kementerian PU akan melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pada berbagai infrastruktur dasar di Aceh.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Kementerian PU dalam menangani kerusakan infrastruktur akibat banjir dan bencana alam di Aceh.
Menurut Ruslan, respons cepat tersebut sangat krusial dalam memulihkan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai Kementerian PU tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga telah merancang program pembangunan permanen yang komprehensif.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Skala penanganannya besar, menyeluruh, dan dirancang untuk solusi permanen,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Aceh II tersebut.
Ruslan menjelaskan, jembatan sementara atau jembatan Bailey yang saat ini digunakan sebagai akses darurat akan ditingkatkan menjadi jembatan permanen. Dalam perencanaannya, jembatan akan dibangun secara kembar atau duplikasi untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan.
Menteri Dody menambahkan percepatan pembangunan tetap dilakukan meskipun beberapa wilayah masih berada dalam tahap tanggap darurat.
“Kita percepat karena sebagian ruas sudah mengalami kemacetan,” ujar Menteri Dody dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Rabu (21/1/2026).
Ia menilai pembatasan kendaraan berat akan terus menimbulkan kendala di lapangan apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, percepatan pembangunan jembatan dan perbaikan jalan dinilai penting agar distribusi logistik masyarakat tetap berjalan lancar. (CPQ)
