KILASNETWORK.COM – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperluas program BBM Satu Harga di berbagai wilayah Indonesia. Hingga 2025, tercatat sebanyak 599 lembaga penyalur BBM Satu Harga telah beroperasi di seluruh Tanah Air.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengatakan program BBM Satu Harga memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan energi, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Tujuannya untuk memastikan masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan akses BBM dengan harga yang sama,” ujar Wahyudi, Selasa (27/1/2026).
Selain memperluas jaringan penyalur, BPH Migas juga memastikan distribusi BBM Satu Harga tetap berjalan saat terjadi kondisi darurat maupun bencana alam. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah bencana.
Pada tahun 2026, BPH Migas menargetkan penambahan 55 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru. Dengan demikian, total lembaga penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai 654 lembaga.
Wahyudi optimistis perluasan jaringan tersebut akan semakin memperkuat pemerataan energi nasional. Menurutnya, program ini juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil.
“Ini sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil,” ucapnya.
Dukungan terhadap perluasan program BBM Satu Harga juga disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat memperoleh BBM dengan harga yang setara, tanpa terkendala kondisi geografis.
Achmad menambahkan, pemerataan distribusi energi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah.
Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam penerapan digitalisasi SPBU dan lembaga penyalur BBM, yang sejatinya dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas penyaluran BBM subsidi.
“Kami tidak berhenti mencari terobosan-terobosan, termasuk langkah-langkah darurat,” ujarnya.
Menurut Achmad, apabila jaringan internet mengalami kendala, proses penyaluran BBM tetap dilakukan secara manual. Data penyaluran tersebut kemudian segera diunggah ke pusat sistem setelah jaringan kembali normal.
“Ini dilakukan agar seluruh proses penyaluran tetap tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pertamina Patra Niaga, lanjut Achmad, akan terus berinovasi guna menjaga kelancaran distribusi BBM Satu Harga hingga ke pelosok negeri. (AMG)
