KILASNETWORK.COM – Pemerintah mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah proaktif mengantisipasi dampak fenomena El Nino ekstrem. Intervensi yang memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pasokan serta menekan lonjakan harga di tengah ancaman musim kering yang meluas.
Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa pelaksanaan program SPHP beras sejauh ini berjalan sesuai target. Dengan cadangan stok beras pemerintah yang melimpah melampaui 5 juta ton, pemerintah memiliki fleksibilitas penuh dalam melakukan tindakan stabilisasi.
“Ketersediaan pangan kita cukup banyak. Stok kita banyak sekali. Lebih 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendistribusikan beras pemerintah ini,” ujar Maino di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Penyaluran Beras SPHP Melesat 274 Persen
Pada tahun 2026, program SPHP ditargetkan menyalurkan sekitar 828 ribu ton beras kepada masyarakat. Hingga pekan kedua Juli 2026, realisasi penyaluran telah menembus 678,87 ribu ton atau sekitar 82% dari target tahunan. Angka ini melonjak tajam 274% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 181,17 ribu ton.
Maino menjelaskan, percepatan ini dilakukan melalui perluasan saluran distribusi. Selain dipasok ke pasar-pasar tradisional, beras SPHP disalurkan lewat program Gerakan Pangan Murah (GPM) agar langsung menjangkau masyarakat bawah.
Di saat bersamaan, pemerintah juga mengguyur bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berlangsung pada rentang Juli hingga September 2026 untuk menjaga daya beli sekaligus meredam inflasi.
Langkah intervensi ini membuahkan hasil positif pada tren inflasi pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan secara tahunan (year-on-year) berhasil melandai dari 6,24% pada Mei 2026 menjadi 5,58% pada Juni 2026. Adapun inflasi pangan secara tahun kalender hingga Juni 2026 juga turun menjadi 1,61%, lebih rendah dari periode sama tahun sebelumnya (2,15%).
Ancaman Kekeringan dan Keterbatasan Modifikasi Cuaca
Di sisi lain, ancaman kekeringan di sejumlah daerah makin nyata. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) saat ini belum dapat diandalkan secara maksimal untuk mengatasi kondisi kering.
Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, memaparkan data dari 4.686 titik pengamatan pada awal Juli 2026 menunjukkan sebagian wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT telah tidak mengalami hujan selama 30 hingga 60 hari.
Supari menegaskan keberhasilan OMC sangat bergantung pada keberadaan awan hujan yang memiliki kandungan air untuk disemai.
“Prinsip utamanya adalah OMC tidak dapat ‘menciptakan’ hujan dari langit yang cerah,” terang Supari.
Kondisi cuaca ekstrem tanpa awan hujan ini makin memvalidasi pentingnya percepatan distribusi pangan murah oleh pemerintah guna memagari masyarakat dari dampak penurunan produksi pertanian akibat kemarau panjang. (YUL)
