KILASNETWORK.COM – Pemandangan tak biasa terlihat di area Pasar Banyuwangi pada Senin (19/10/2026). Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, secara resmi melantik dan merotasi 68 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, mulai dari Camat hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah strategis dan penyegaran birokrasi ini dilakukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan agar makin efektif, responsif, serta memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bupati Ipuk: “Jangan Terpaku Formalitas, Pangkas Birokrasi Berbelit!”
Dalam arahannya, Bupati Ipuk menegaskan agar seluruh pejabat yang baru dilantik tidak hanya bekerja menggugurkan kewajiban atau terjebak dalam rutinitas formalitas semata. Pemimpin di setiap instansi dituntut mampu menjadi penggerak tim, solutif, dan terus melahirkan inovasi.
“Jangan terpaku pada formalitas, tapi harus bisa menggerakkan tim, menyelesaikan masalah, dan melahirkan inovasi. Gunakan kewenangan secara tepat, sederhanakan proses yang berbelit, dan pastikan setiap inovasi memberikan perbaikan yang nyata bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ipuk.
Rotasi Kepala OPD dan Pelantikan Camat Baru
Dari 68 pejabat yang mengemban amanat baru, terdapat rotasi penting pada posisi Kepala OPD, di antaranya:
Choiril Ustadi kini resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, setelah sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Kabupaten.
Amir Hidayat dipercaya mengemban posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, bergeser dari jabatan lamanya sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Selain pimpinan OPD, pelantikan ini juga mengisi jabatan strategis di tingkat wilayah. Sebanyak 8 Camat dan 13 Sekretaris Kecamatan (Sekcam) resmi diambil sumpahnya. Beberapa Camat yang dilantik antara lain:
1. Ainur Rofik sebagai Camat Muncar
2. Budi Wahono sebagai Camat Kabat
3. Titik Handayani sebagai Camat Cluring
Hilangkan Ego Sektoral, Camat Wajib Evaluasi Rutin Bulanan
Bupati Ipuk memberikan perhatian khusus pada efektivitas koordinasi di tingkat kecamatan. Ia meminta para Camat untuk merangkul dan mengoordinasikan seluruh unsur lintas sektor di wilayahnya—mulai dari Puskesmas, UPTD DPU CKPP, UPTD Pengairan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Satkorwildik, hingga instansi pendidikan (SD dan SMP).
Ipuk menegaskan tidak ada lagi tempat bagi dinas atau unit kerja yang berjalan sendiri-sendiri.
“Tidak ada lagi yang boleh bekerja sendiri-sendiri atau berjalan dalam tempurung ego sektoral. Camat melakukan evaluasi rutin lintas komponen ini minimal satu bulan sekali, baik secara offline maupun online,” instruksinya.
Instruksi Khusus Camat Muncar: Babat Tuntas Persoalan Sampah
Secara spesifik, Bupati Ipuk memberikan instruksi tegas kepada Camat Muncar yang baru untuk menuntaskan masalah lingkungan, terutama sampah di area muara dan Sungai Kalimati. Penanganan sampah diminta dilakukan secara preventif dan sistematis, bukan sekadar penanganan reaktif saat tumpukan sampah sudah membludak.
“Saya minta pembersihan sampah jangan reaktif saat menumpuk saja. Lakukan pengawasan rutin dan tindakan tegas di titik-titik rawan pembuangan sampah liar. Buktikan Muncar bisa berubah menjadi kawasan pesisir yang bersih, tertata, dan produktif,” pungkas Ipuk. (YPX)
