KILASNETWORK.COM – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina resmi menjalin sinergi strategis dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang berlangsung di Kantor Kejati Jawa Tengah, Semarang, Senin (9/11/2026).
Kerja sama ini menjadi pijakan kuat bagi PGN dalam memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance), memitigasi risiko hukum, serta menjamin kelancaran operasional dan percepatan pengembangan infrastruktur gas bumi di wilayah Jawa Tengah.
Prosesi penandatanganan PKS dilakukan secara langsung oleh General Manager PGN Sales and Operation Region (SOR) III, Hedi Hedianto, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, serta disaksikan oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari nota kesepahaman antara PGN dan Kejaksaan Agung yang telah ditandatangani pada 9 Januari 2026. Langkah perluasan pendampingan hukum ini sebelumnya juga telah diterapkan bersama Kejati Jawa Timur.
“Dukungan dan koordinasi di bidang hukum memiliki peran vital dalam menunjang seluruh kegiatan usaha PGN, mulai dari pengelolaan aset, efisiensi operasional, hingga pengembangan infrastruktur gas bumi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan,” ungkap Hery.
Hery menekankan, kerja sama ini tidak berhenti pada seremonial penandatanganan belaka. Lewat pendampingan hukum resmi dari Kejaksaan, PGN memastikan seluruh ekspansi proyek dan operasional bisnis berjalan dalam koridor kepatuhan hukum yang ketat.
Penguatan aspek hukum ini menjadi instrumen penting seiring besarnya peran PGN dalam menjaga ketahanan energi nasional. Di Jawa Tengah sendiri, pertumbuhan pesat kawasan industri seperti Batang dan Kendal mendorong lonjakan pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri, komersial, maupun rumah tangga.
“Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan industri yang sangat besar. PGN berkomitmen penuh mendukung pasokan energi bersih melalui jaringan infrastruktur yang andal. Karena itu, mitigasi risiko hukum dan kepatuhan menjadi fondasi utama keberlanjutan bisnis kami di daerah,” tambah Hery.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, menyambut baik sinergi ini sebagai wujud optimalisasi tugas dan fungsi penegakan hukum perdata serta tata usaha negara.
Melalui Bidang Datun, Kejati Jawa Tengah siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya—baik di dalam maupun di luar pengadilan—sesuai regulasi yang berlaku.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan penanganan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dapat diselesaikan secara efektif. Komunikasi berkelanjutan sangat penting agar potensi risiko hukum dalam aktivitas bisnis BUMN dapat teridentifikasi dan ditangani sejak dini,” ujar Teguh.
Lewat kemitraan strategis ini, PGN optimistis dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan efisiensi operasional, sekaligus mempercepat distribusi gas bumi guna memacu pertumbuhan ekonomi dan industri di Jawa Tengah. (JUI)
