KILASNETWORK.COM – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen penuh menjaga kesejahteraan pekerja di sektor tembakau. Meskipun pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun 2026 diprediksi menurun hingga 50 persen, Pemkab Bojonegoro memastikan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana tersebut tidak akan berkurang.
Komitmen ini ditegaskan oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, saat menyalurkan bantuan secara simbolis di kantor PT Putra Jaya Sakti Perkasa pada Kamis (30/10/2025).
Dalam acara tersebut, sebanyak 95 buruh pabrik dan 5 buruh tani tembakau hadir untuk menerima bantuan langsung dari Bupati. Setyo Wahono menyampaikan apresiasinya dan menegaskan bahwa kepedulian terhadap pekerja di sektor tembakau harus tetap dijaga, meskipun kondisi anggaran daerah sedang menurun.
“Kami berterima kasih pada Dinsos dan Disperinaker yang bekerja langsung menyalurkan BLT DBHCHT ini. Semoga memberi manfaat bagi keluarga penerima,” ujar Setyo Wahono.
Anggaran Rp 33,6 Miliar untuk 18.695 Pekerja
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menjelaskan rincian alokasi bantuan untuk tahun 2025. Total anggaran BLT DBHCHT tahun ini mencapai Rp 33,6 miliar dan disalurkan kepada 18.695 penerima.
Rincian penerima:
15.753 buruh pabrik rokok.
2.942 buruh tani tembakau.
Agus menambahkan bahwa penyaluran dilakukan secara bertahap di tiga titik pabrik dan gudang tembakau di Bojonegoro.
“Program ini kami masukkan dalam anggaran P-APBD 2025 untuk memperkuat kesejahteraan para pekerja dan memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran,” terang Agus.
Suntikan Semangat bagi Produktivitas Daerah
Direktur PT Putra Jaya Sakti Perkasa, Bagus Darsono, menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya perusahaannya sebagai lokasi penyaluran simbolis. Ia berharap bantuan ini dapat memicu semangat para pekerja.
“Bantuan ini menjadi suntikan semangat bagi para pekerja agar terus produktif dan berkontribusi bagi daerah,” ujarnya.
Langkah Pemkab Bojonegoro dalam mempertahankan jumlah penerima BLT di tengah ancaman penurunan pendapatan DBHCHT ini dinilai sebagai bukti komitmen daerah dalam menjaga kesejahteraan buruh tembakau, sebuah sektor yang selama ini menjadi penopang penting bagi perekonomian Bojonegoro. (MYG)
