KILASNETWORK.COM – Kekhawatiran masyarakat Kabupaten Kediri terhadap isu kualitas bahan bakar Pertalite yang disebut-sebut bermasalah, memicu perubahan signifikan pada perilaku konsumen. Banyak warga kini memilih untuk beralih menggunakan bahan bakar jenis Pertamax, yang berdampak langsung pada penurunan drastis penjualan Pertalite di tingkat pengecer.
Isu dugaan penurunan kualitas hingga kekhawatiran adanya pengoplosan Pertalite membuat konsumen mencari opsi bahan bakar yang dinilai lebih aman bagi kendaraan mereka.
Penjualan Pertamax Melonjak Dua Kali Lipat di Pengecer
Perubahan drastis ini dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil seperti pengelola pom mini. Acong, pemilik warung Madura sekaligus pengelola pom mini di Jalan PB Sudirman, Pare, mengungkapkan bahwa penjualan Pertamax mengalami peningkatan tajam dalam beberapa minggu terakhir.
“Penjualan Pertamax meningkat cukup tajam. Sebelumnya hanya sekitar 10 liter per hari, namun kini bisa mencapai 20 liter,” ujar Acong, Senin (3/11/2025).
Di sisi lain, penjualan Pertalite di warungnya anjlok drastis.
“Pertalite biasanya 30 liter sekarang anjlok hanya 10 liter per hari. Sekarang orang-orang lebih memilih Pertamax karena katanya Pertalite sering bikin motor brebet atau mogok. Jadi sejak isu oplosan itu muncul, banyak yang langsung beralih,” ungkapnya.
Konsumen Rela Bayar Lebih Mahal Demi Keamanan Kendaraan
Perubahan keputusan konsumen ini didasari oleh kekhawatiran akan stabilitas kualitas bahan bakar yang dapat mengganggu performa mesin. Salah satu pengguna kendaraan bermotor, Puspita, mengaku kini enggan membeli Pertalite meskipun harganya lebih murah.
“Dulu saya isi Pertalite karena lebih murah, tapi setelah banyak isu soal oplosan dan motor jadi brebet, saya pindah ke Pertamax saja. Kalau tetap isi Pertalite takutnya malah motor saya bermasalah,” ungkap Puspita.
Puspita berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan. Ia mendesak pemerintah dan Pertamina untuk memperketat pengawasan terhadap proses distribusi bahan bakar agar masyarakat kembali merasa aman dan tidak dirugikan.
“Ya harapannya tentu dari pemerintah ataupun pihak terkait segera melakukan evaluasi, dan perbaikan, agar hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tutup Puspita. (FAW)
