KILASNETWORK.COM – Industri petrokimia nasional kini berada dalam situasi pelik akibat tekanan hebat dari impor bahan baku plastik murah asal China yang diduga kuat melakukan praktik dumping. Guna mencegah keterpurukan yang lebih dalam, pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah taktis dalam mengamankan perdagangan agar sektor hulu tetap memiliki daya saing.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengungkapkan bahwa ruang bagi produsen domestik untuk mempertahankan margin keuntungan kini semakin menyempit. Volume impor bahan baku plastik seperti PE, PP, PVC, dan PET dari China terus melonjak dengan strategi banting harga yang merusak pasar.
“Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Impor bahan baku plastik dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain,” kata Fajar Budiono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Dilema Ekspor Tipis dan Tingginya Biaya Energi
Fajar menjelaskan, demi menjaga roda bisnis tetap berputar, para produsen PET dan PVC terpaksa melakukan ekspor meskipun dengan margin keuntungan yang sangat tipis. Langkah ini perlahan terus menggerus kesehatan finansial perusahaan.
Kondisi tersebut diperparah oleh beban operasional domestik yang tinggi, terutama dari sektor energi. Belum adanya kepastian perpanjangan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) serta tingginya harga gas non-HGBT yang menembus kisaran US$ 13 per MMBtu kian memangkas taji industri nasional di pasar global maupun lokal.
Masuknya produk impor murah ini pun mulai memukul aktivitas pabrik. Fajar membeberkan bahwa sejumlah perusahaan hilir dan hulu terpaksa memotong jam operasional kerja karyawan.
“Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi. Yang sebelumnya menggunakan sistem shift (bergantian), kini berubah menjadi harian,” ujarnya.
Bayang-Bayang PHK Massal dan Ancaman Investasi
Jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa intervensi perlindungan dari negara, Inaplas mengkhawatirkan langkah pahit berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal tidak akan bisa dihindari. Terlebih lagi, dampak penurunan aktivitas ini sudah mulai menjalar ke sektor pendukung seperti logistik dan jasa bongkar muat di pelabuhan.
Meskipun asosiasi saat ini tengah menghitung formula untuk mengajukan instrumen anti-dumping, Fajar mengakui proses tersebut memakan waktu lama karena birokrasi data resmi yang rumit antar-lembaga. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mengambil inisiatif proaktif memimpin perlindungan ini.
“Kami berharap pemerintah menjadi pihak yang memimpin langkah pengamanan perdagangan ini, jangan saling menunggu. Koordinasi antar kementerian, akses data dari BPS maupun Bea Cukai, hingga proses di komite anti-dumping harus dipercepat. Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan,” tegas Fajar.
Selain menyelamatkan industri yang ada, ketegasan pemerintah dinilai krusial untuk menjaga iklim investasi. Jika praktik dumping ini terus dibiarkan bebas, para investor diproyeksikan akan menahan ekspansi mereka hingga tahun 2030, sebuah rentang waktu yang terlalu lama bagi industri petrokimia nasional untuk bisa bertahan hidup sendirian. (GLO)
