KILASNETWORK.COM – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan serta kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan bahwa guru non-ASN tetap diberikan kesempatan emas untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui mekanisme tes pada tahun 2027 mendatang.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para guru honorer yang selama ini memperjuangkan kejelasan status dan masa depan profesi mereka.
Tetap Mengajar dan Digaji Lewat Dana BOS Jika Belum Lulus Tes
Salah satu poin penting yang ditegaskan oleh Abdul Mu’ti adalah kepastian nasib bagi guru non-ASN yang belum berhasil lolos dalam seleksi tes tersebut. Pemerintah menjamin para guru tidak akan kehilangan tempat untuk mengabdi.
“Guru non-ASN juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS atau PPPK melalui tes. Kalau kemudian tidak lulus, dia tetap menjadi non-PNS dan kemudian digaji melalui BOS dari pemerintah pusat,” ujar Mu’ti dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Skema pembiayaan ini nantinya memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau Dana BOS, sehingga para guru tetap mendapatkan penghasilan yang bersumber dari pemerintah pusat.
PPPK Paruh Waktu Diarah Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
Tidak hanya fokus pada guru non-ASN, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada status guru PPPK yang saat ini masih berstatus paruh waktu. Mulai tahun 2027, pemerintah berencana mengalihkan status mereka menjadi PPPK penuh waktu yang berhak menerima tunjangan resmi.
Pengalihan Status: Guru PPPK paruh waktu secara bertahap diubah menjadi penuh waktu mulai 2027.
Dukungan Tunjangan: Pemerintah pusat siap mengalokasikan tunjangan untuk menunjang kesejahteraan mereka.
Peningkatan Kualitas Guru Lewat Pelatihan Berbasis APBN
Upaya peningkatan kesejahteraan ini juga diimbangi dengan dorongan untuk memperkuat kompetensi tenaga pendidik. Atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bakal menyiapkan berbagai program pelatihan guru secara masif.
Guna memastikan program berjalan optimal, anggaran pelatihan tersebut diupayakan akan ditanggung langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diharapkan mampu mencetak tenaga pendidik yang unggul dan berdaya saing tinggi demi kemajuan pendidikan nasional. (DRP)
