KILASNETWORK.COM – Dinamika geopolitik global yang kian memanas mulai berdampak langsung pada rantai pasok minyak mentah dunia. Menanggapi situasi ini, Pertamina Patra Niaga bergerak cepat memperkuat langkah pengamanan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) demi menjaga ketahanan energi nasional.
Pada Selasa (22/9/2026), perusahaan energi nasional ini menegaskan kesiapannya dalam menyiapkan berbagai alternatif pengamanan pasokan energi secara cepat, adaptif, dan terukur.
Gandeng KPK untuk Penguatan Tata Kelola
Guna memastikan setiap tindakan darurat tetap berjalan sesuai regulasi, Pertamina Patra Niaga berkonsultasi langsung dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diambil untuk memperkuat perspektif pencegahan korupsi dalam pengambilan keputusan yang menuntut respons cepat.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa parameter kebutuhan yang jelas serta mekanisme persetujuan berjenjang tetap diterapkan secara disiplin dalam proses pengadaan energi.
“Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mars Ega.
Kecepatan dan Transparansi Berjalan Seiring
Seluruh pengadaan pasokan bahan bakar murni didasarkan pada kebutuhan operasional demi kepentingan masyarakat luas. Pertamina Patra Niaga juga terus mengintensifkan koordinasi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjaga transparansi.
Langkah ini mendapat apresiasi dari KPK. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyatakan bahwa sektor strategis seperti energi memerlukan penguatan aspek pencegahan sejak awal.
“Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Aminudin.
Lewat sinergi dan pengawasan sistem kontrol sejak dini, Pertamina Patra Niaga dan KPK memastikan masyarakat Indonesia tetap mendapatkan akses pasokan BBM serta LPG yang aman, stabil, dan terjamin di tengah ketidakpastian global. (KWB)
